Bakesbangpol Sidoarjo Ajak Ormas Tangkal Premanisme Sosial
Sidoarjo, Postindonesia.com- Dalam upaya memperkuat sinergi dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sidoarjo menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengawasan Ormas dengan tema “Kolaborasi Pengawasan Keberadaan Ormas di Kabupaten Sidoarjo”, Kamis (3/07/2025) di kantor Bakesbangpol, Jalan A. Yani No. 4.
Kepala Bakesbangpol Sidoarjo, Fredik Suharto, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan memperkuat peran ormas agar tetap berada dalam jalur hukum, serta terhindar dari praktik menyimpang seperti premanisme berkedok sosial.
“Kami ingin ormas menjadi mitra pembangunan yang kuat, sah secara hukum, dan tidak dimanfaatkan untuk intimidasi atau kepentingan sempit,” ungkap Fredik.
Narasumber lainnya, Dr. M. Tamyis, Dosen Unusida, secara khusus menyoroti potensi penyimpangan ormas yang bisa menjelma menjadi kekuatan pemaksa di masyarakat.
“Premanisme dalam ormas adalah ancaman nyata. Ini bukan lagi ormas, tapi organisasi kekerasan. Negara tidak boleh kalah,” tegas Tamyis.
Hadi Sucipto, SH., MH., Kasi Intel Kejari Sidoarjo, menjelaskan aspek hukum ormas menurut UU Nomor 17 Tahun 2013, terutama Pasal 21, yang menyebutkan ormas harus menjalankan fungsi sosial, menjaga etika publik, dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
“Kalau ormas menyimpang dari fungsinya, sanksi bisa diberikan mulai dari teguran administratif sampai pidana,” jelas Hadi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Kayan, mendukung penuh inisiatif pengawasan ormas secara berkelanjutan dan mendorong alokasi anggaran pembinaan.
“Kami siap memperkuat regulasi agar pengawasan terhadap ormas berjalan efektif dan tidak memunculkan ruang abu-abu hukum,” ucapnya.
Kegiatan ini dihadiri 11 ormas lokal dan perwakilan dari unsur keamanan seperti Polresta, Kodim, Korem, Kodam, BIN, BAIS, dan Kejaksaan.
Diskusi ditutup dengan kesepakatan membentuk forum rutin pembinaan ormas agar terus berdaya dan bebas dari penyimpangan sosial.
Warsono
